Dirjen Dukcapil Ingatkan Penduduk Pentingnya Akta Lahir

Negara harus melindungi status pribadi dan hukum anak-anak dan memberi mereka pengakuan yang lebih besar. Penerbitan akta kelahiran merupakan bentuk bantuan negara dan pengakuan status hukum. Anak tentang gelar, tempat dan kelahiran, siapa orang tuanya dan juga kebangsaannya.

Menurut Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Prof. Zudan Arif Fakrulloh, anak tanpa akta kelahiran tidak cukup terlindungi, masa depannya dan sulit membuka pelayanan publik. Anak-anak juga rentan terhadap tindakan kriminal, termasuk perdagangan manusia dan pernikahan anak di bawah umur.

Dirjen Dukcapil Ingatkan Penduduk Pentingnya Akta Lahir

Menurut pasal 5 dan 27 UU. 23 Undang-Undang Dukungan Anak 2002, setiap anak berhak atas gelar sebagai bukti dirinya dan prinsip-prinsipnya. Kewarganegaraan yang tertera pada akta kelahiran.

“Saya menghimbau semua pihak untuk menyampaikan keprihatinannya tentang pentingnya akta kelahiran ini. Orang tua yang terhormat & nbsp; Buat akta kelahiran untuk anak kita setelah lahir. Syaratnya adalah membawa akta kelahiran dari rumah sakit atau dokter kandungan. Bagi ibu-ibu yang bersalin di rumah, bawa informasi tentang Rt/Rw setempat,” kata Dirut Zudan di Jakarta, Kamis (2 September 2021).

Akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dukcapil, kecamatan atau desa/kelurahan dan wilayah lain yang melayani masalah kependudukan dan pencatatan sipil.
Anak tidak harus memiliki akta kelahiran di tempat tinggal orang tua, yaitu tempat anak didaftarkan sebagai anggota KK. & Nbsp;

Dukkapil menambahkan, dengan layanan terpadu, pemohon yang meminta dokumen bisa tiga atau lebih sekaligus.

Pemohon akta kelahiran tidak hanya akan mendapatkan akta kelahiran anak, tetapi juga kartu keluarga dan kartu tanda penduduk (Kia) anak. ”

Pentingnya Akta Kelahiran

Dirut Zudan mengaku sangat khawatir karena masih ada beberapa anak Indonesia. Apalagi di Indonesia bagian timur yang kelahirannya tidak ada di akta kelahiran.

Dengan cara ini, juri mengakui kehadiran anak sebagai tidak ada. Lebih parah lagi adalah akibat hukum bayi yang baru lahir tidak dicantumkan nama, silsilah dan kebangsaannya.

“Semakin banyak anak yang tidak terdaftar di akta kelahiran. Maka semakin banyak pula anak yang tidak terlindungi keberadaannya,” tukas Dirjen Zudan.

Lebih jauh lagi, Direktur Pencatatan Sipil Handayani Ningrum beri tambahan klarifikasi Dirjen Dukcapil.
Yakni, bila masyarakat tidak miliki surat keterangan kelahiran berasal dari tempat tinggal sakit atau bidan, tidak usah waswas dikarenakan bisa diganti dengan. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Sptjm).

Formulir SPTJM berasal dari Dinas Dukcapil setempat diisi si pemohon untuk menjamin kebenaran data kelahiran sang anak. SPTJM ditandatangani oleh pemohon dan dua orang saksi. “Ini juga berlaku jika pemohon tidak memiliki rasio buku nikah/akta nikah orang tua anak, tetapi status interaksi orang tua.

tercantum pada Kartu Keluarga (Kk) sebagai suami istri, maka penyebabnya dapat menjadi pemohon. SPTJM atas fakta dengan sepengetahuan dua orang saksi,” kata Ningrum.

Bagaimana jika asal atau lokasi anak tidak diketahui? Dalam Perpres No. 96 tahun 2018 terkait.

persyaratan dan tata cara pencatatan masyarakat dan pencatatan sipil, hal tersebut akan diatur. Akta kelahiran masih dapat diterbitkan atas dasar pemberitahuan dari polisi.

“Kalau tidak ada laporan kejadian, SPTJM bisa mengubah fakta data kelahiran.

Anak tersebut dapat diurus oleh seorang anggota KK di panti asuhan, atau oleh KK orang lain yang disiapkan. Makanya tidak ada anak yang bisa mendapatkan akta kelahiran,” kata Ningrum.

Penutup

Terima kasih buat teman seluruh yang sudah singgah ke website kita semoga kabar yang udah di ulas. Di atas bisa berfaedah buat teman semua

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.